SISTEM KEPARTAIAN DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA

SISTEM KEPARTAIAN DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA (Bag.2)

Sistem kepartaian dalam mana partai politik menjadi bagiannya merupakan sesuatu fenomena dan prakter kelembagaan yang lazim ditemui hampir diseluruh negara yang menamakan dirinya sistem politiknya demokratis. keberadaan organisasi ini merupakan begitu mutlak conditio sin quano bagi keberlangsungan sistem politik negara modern.

Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik. Untuk membedakan antara partai politik dan sistem kepartaian maka jelasnya adalah bahwa partai politik adalah ”organisasi yang bertujuan mempengaruhi dan mendapatkan kekusaan yang dilakukan melalui pemilu”. sedangkan sistem kepartaian adalah ” intraksi partai-partai satu sama lain dan hubungannya dengan sistem politik secara keseluruhan”. Jadi partai politik adalah organisasi dalam (internal organization) sedangkan sistem kepartaian sebagai lingkunganya (ekternal environmental).

Menurut Daniel Dhakidae setidaknya terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk menganalisa sistem kepartaian:
1. Pertama, partai sebagai unit-unit, partai dilokalisir sebagai satu kesatuan yang terpisah dari unit lain, dengan memusatkan perhatian pad satu partai saja (dilihat dari sejarah, fungsi atau tipologinya) kita bisa mengetahui pengaruh partai tersebut dalam sistem kepartaian. Misalnya golkar sebagai suatu kesuatuan unit dapat dilihat dari sejarah kelahirannya, fungsinya dan tipologinya maka kita bisa melihat bagaimana pengaruh partai tersebut dalam sistem kepartaian)
2. Kedua, melihat dan membahas interaksi antara beberapa atau banyak kesatuan. hal ini dengan melihat dinamika hubungan antar partai politik, dengan melihat banyak partai beserta interaksinya, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih baik ketimbang cara pertama. Contohnya bagaimana interaksi dan provokasi PDI-P sebagai partai oposisi mempengaruhi partai-partai lain untuk tetap kritis didalam memantau kebijakan pemerintah. maka sering kali ada dua belok dalam pembuatan keputusan didalam parlemen antara yang pro dan menolak terutama dlam kasus-kasus lumpur sidoarjo, kasus iran dan lain-lain.

Sistem kepartaian dipahami sebagai struktur susunan partai-partai di satu negara (Dieter Nohlen dan Elmar Wiensendahl), dimana elemen-elemen yang dimaksud adalah:
1. Jumlah partai yang ada
2. Derajat partai (keterpecahan)
3. Hubungan idiologis atau derajat polarisasi
4. Pola interaksi (misalnya koalesi)
5. Hubungannya dengan masyarakat
6. Posisinya terhadap sistem politik
7. Derajat kelembangaan sistem kepartaian

Adapun derajat kelembagaan sistem kepartaian (Mainwaring dan Scully, 1995) harus memenuhi empat persyaratan:
1. Stabilitas persaingan kepartaian, rendahnya kadar volatillitas alias kedenderungan mudah berubah dan mencle-mencle para pemilih dalam pemilihan suara (pemilu).
2. Mengakarnya partai politik dalam masyarakat (lewat angket/polling yang lebih populer sekarang, bisa dicek tentang persepsi masyarakat tentang suatu parpol apakah dia akan tetap memilih parpol yang dipilihnya pada pemilu sebelumnya.
3. Diterimanya partai politik dan pemilu sebagai mekanisme dan isntrumen yang sah untuk menduduki pos-pos jabatan politik oleh penduduk, pemuka masyarakat dan pelaku politik itu sendiri.
4. Struktur kepartaian yang stabil dan dapat diterima oleh masyarakat umum.
Apakah kemudian dalam suatu negara kemudian terbentuk sistem dwi partai atau multi partai, itu tergantung situasi dan kondisi masyarakat sendiri, umumnya masyarakat yang struktur sosialnya tidak homogen dan pemakaian sistem pemilu proporsional, menguntungkan pembentukan sistem multipartai.

Kelahiran sistem dwi partai yang bisa jadi beranak pinak, atau dari sistem kepartaian sederhana menjadi sistem kepartaian yang komplek. banyak disebabkan oleh kondisi masyarakat seperti halnya yang terjadi di era reformasi sekarang ini yang dimulai dari tahun 1997 setelah terbukanya keran kebebasan untuk membentuk partai baru dimana sebelumya praktis hampir selama orde baru hanya terdapat tiga partai dan selalu didominasi oleh golkar dan selalu jadi menjadi single mayority.

Kelahiran partai-partai pada era reformasi karena kondisi saat ini memungkinkan dan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan sejumlah partai yang sebelumnya telah eksis duluan.bermunculan partai-partai di suatu negara yang baru keluar dari rezim authoriarian adalah fenomena yang biasa dan hampir terjadi disetiap negara. sebagai wujud ekperesi kebebasan dan pembentukan wadah perjuangan yang selama tidak tersampaikan.

Sistem dwi partai dapat di golongkan ke dalam jenis ”demokrasi konkurensi” (concurrences =persetujuan) dan sistem multi partai sebagai ”demokrasi konkordan” (concordantia=kesepakatan). Dimana dalam sistem demokrasi yang sifatnya konkurensi seperti di Inggris yang memegang peranan paling penting dan dominan adalah suara mayoritas dan sementara dalam sistem demokrasi konkordans seperti diswis dan negara-negara yang multipartai sistem segudang dan segenap kepentingan diakomodasi (adanya koalesi) apalagi pemegang kekuasaan tidak memegang suara mayoritas.

RIWAYAT PENELITIAN SISTEM KEPARTAIAN

Penelitian sistem kepartaian punya riwayat panjang. Dieter Nohlen, pakar partai politik dan pemilu mancanegara asal Jerman, membuat semacam kisah penelitian sistem kepartaian secara historis.

Kacamata penelitian sistem kepartaian dilihat dari dua sisi:
1. Sisi Kelembagaan
a. Ini sebagai upaya untuk menguak jumlah parpol yang berbeda dalam sistem kepartaian. Pada tahun 1950 Maurice Duverger mengawalinya dengan menitikberatkan pada sistem pemilu. sistem pemilu yang berbeda mengakibatkan struktur perkembangan yang berbeda pula. duverger menganut kepercayaan akan terjad “dualisme keparpolan” karena akan selalu saja tercipta dua kutub yang berbeda walaupun tetap saja ada partai tengah didalamnya. karenannya sistem multi partai akan cenderung menjadi sistem multi partai.
b. Geovani Sartori, Josep Lapalombara dan Myron Werner (1966) berpendapat sistem multi partai tergantung banyak variabel, geovani lalu meniti sistem multi partai, dan mengatakan bahwa sistem kepartaian bukan ditentukan oleh jumlah partai politik tapi jarak ideologi yang ada diantara partai-partai tersebut. Dia membedakan sistem kepartaian dengan pluralisme sederhana yang kutubnya bipolar dan polaritas tidak ada, pluralisme moderat kutubnya bipolar dengan polaritas kecil dan pluralisme ekstrim dengan kutub multi polar dengan polaritas besar.
c. Pada tahun 1970 Sartori mengembangkan tipologi sistem kepartaian, pengembangnya banyak hal, seperti lingkup penelitian diperluas, jumlah tipe diperbanyak dan kriteria tipe ditinggkatkan dan melihat dinamika kepartai yang ada. karena itu lahirlah sistem kepartai sebagai berikut:
1. sistem unipartai (unisoviet)
2. sistem kepartaian hegemonuila alias kekuasaan yang melebihi yang lain (meksiko)
3. sistem kepartaian dominan (india dan jepang)
4. sistem dwpartai (AS, Inggris)
5. sistem kepartaian pluraliema moderat (Belanda, Swiss, Belgia dan Jerman)
6. sistem kepartaian pluralisme terpolarisasi/ektrim (chile sampai 1973, italia, prancis dan Finlandia).
2. Sisi bangunan sosial (social cleaveges= perpecahan social)
Penjelasan dari sisi struktur sosial terhadap pembentukan, struktur dan kesinambungan sistem kepartaian itu datang dari Seymour M. Lipset dan Stein Rokkan (1967). Mereka berdua mencoba memahami perkembangan sistem kepartain di Eropa dari sudut konflik masyarakat yang dikenal social cleaveges.

Ketegangan sosial menurut mereka merupakan produk dari dua proses:
1. Kebangkitan dan pembangunan bangsa (revolusi nasional)
2. Industrialisasi (revolusi modern)
Pembelahan masyarakat akibat ketegangan sosial ini masih mebekas dalam masyarakat barat hingga kini (Lipset dan Rokkan) dari ketegangan sosial itu lahirlah empat macam konflik:
a. Sementara revolusi nasional menciptakan
1. ketegangan antara pusat dan pinggiran (center and pheriphery cleavege)
2. ketegangan antara negara dan gereja (church-state cleavage)

b. Revolusi industri menciptakan
1. ketegangan antara tuan tanah dan kelompok bisnis dan industriawan (lahirlah antara perpecahan anatara kepentingan agraria dan industri) land- industri celeavage
3. ketegangan antara pemilik alat-alat produksi dan buruh, owner – workers cleaveges.
Karena itu menurut Lipset/Rokkan bahwa sistem kepartaian
a. Bangunan sistem kepartaian berbagai bangsa merupakan produk dari perjalanan perkembangan sejarah ketegangan sosial tersebut (seperti lahirnya partai-partai baru pada zaman ore baru merupakan buah dari ketengan sosial yang ada pada saat itu)
b. Cara-cara elit yang memamfaatkan peluang mencari terobosan dalam membantuk parai koalesia dan grup-grup (adanya keingina leit untuk duduk dalam kekuasaan maka membentuk partai politik baru karena cara termudah masuk dalam lingkar kekuasaan dengan membentuk partai politik).

DIMENSI SISTEM KEPARTAIAN

Jika sistem kepartaian dan digabungkan dengan riwayat penelitian sistem kepartaian maka melahirkan apa yang disebut dengan dimensi sistem kepartaian yang dalam kasus barat ada 12.

1. Jumlah parpol
Jumlah parpol yang masuk dalam parleme tak tergantung pada besar kecilnya parpol

2. Jumlah parpol yang relevan
jumlah parpol yang dimaksud adalah menurut Sartori adalah yang relevan dengan sistem kepartaian, artinya satu parpol harus memperlihatkan kontinuitasnya, punya potensi buat koalesi atau bergabung dengan partai lain

3. Indek fraksionalisasi

4. Indeks agregasi

5. Skor kanan-kiri
untuk mengukur jarak ideologis parpol dlam sistem kepartaian.

6. Indek-polarisasi

7. Volatilitas
volatilitas menunjukkan kecenderungan mencle-menclenya para pemilih dalam pemilu. maksudnya adalah keseluruhan jumlah suara pemilih dalam satu sistem kepartaian sebagai produk pemilih secara individual.

8. Perubahan parpol
Dilihat dari perubahan jumlah parpol dalam satu sistem kepartaian. perbandinmgan jumlah jumlah parpol dari pemilu sebelumnya.

9. Skor etnik dan religius
Ukurannya adalah julah pors perolehan suara parpol bernafaskan etnis dan religius tertentu

10. Skor liberal dan konservatif
Ukurannya adalah jumlah porsi perolehan suara parpol bernafaskan liberal dan konservatif

11. Skor kelas buruh
Ukurannya adalah jumlah porsi perolehan suara parpol komunis, sosialis dan parpol kiri lainnya.

12. Skor kelas borjuis.
Ukurannya adalah berapa jumlah porsi perolehan suara parpol konservatif, libera dan agraris.