SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA

SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI INDONESIA

PROLOG

Partai politik adalah suatu keniscayaan dalam suatu negara yang mengatakan negara tersebut adalah negara demokrasi, ketiadaan dan ketidak hadiran partai politik dalam suatu negara maka negara tersebut tidak pantas dikatakan sebagai negara demokrasi

ASAL KATA PARTAI

Melihat dari banyaknya pengertian partai, maka dicari cara menggolongkkanya dari segala sisi, yaitu:

1. Pertama, dilihat dari sisi pengertian kata partai yang berasal dari kata Yunani ”pars” yang artinya bagian alias” bagian dari keseluruhan”. Ini memberikan pengertian bahwa keberadaan partai tunggal dan pembatasan persaingan yang bersal dari partai-partai lain merupakan pelanggran terhadap artian ”pars” itu.

2. Kedua, dilihat dari sisi kepentingan politik. Satu partai tentang partai dilematis, disatu pihak defenisi tidak boleh terlalu lentur supaya bisa membedakan partai politik dengan organisasi, perkumpulan atau persekutuan. Dilain pihak defenisi tidak boleh terlalu ketat supaya negara-negara yang mengakui partai-partai regional atau lokal, partai-partai ”berkelas teri” ini tidak tersisihkan.
3. Ketiga yang terpenting adalah dari sisi historis:
a. Partai atau parpol itu mula-mula lahir di Inggris pada abad pertengahan. “Torries” (Partai Konservative Inggris saat itu) misalnya dulu disebut Bandit Irlandia atau “Whigs” adala ejekan buat apara petani Skotlandia. Keduanya terbentuk dan berhak ikut pemilu setelah hak pemilu diperbaharui dan diperluas untuk seluruh lapisa masyarakat.
b. Partai juga bisa dilihat dari peranannya dalam usaha perjuangan kemerdekaan. Seperti partai-partai yang lahir sebelum kemerdekaan yang tujuannya sebagai alat perjuangan menuju kemerdekaan.

ARTI PARTAI DAN PARTAI POLITIK

Apa sesungguhnya arti partai atau partai politik, secara sederhana dapat diartikan partai adalah “perkumpulan (segolongan orang) yang seazas, sehaluan dan setujuan (terutama dalam bidang politik). Istilah partai atau partai politik (parpol) ini mirip pengertian yang didapat dalam kamus sosiologi partai adalah satukelompok dengan keanggoaan bebas, yang menyangkut sema amasalah yang dihadapi negara sebagai lembaga politik. Dalam pengertian diatas, perkumpulan mash bersifat pasif, asal kumpul sudah cukup.
Dalam konteks yang sejatinya partai politik bukan hanya asal kumpul, namum lebih dari itu. Partai adalah perkumpulan orang-orang yang sepaham dalam pandangan politik yang kemudian menghembuskan dan memenangkan pandangan-pandangannya.
Pengertian partai dalam kamus umum Jerman secara umum partai dipahami sebagai kelompok warga negara yang berpandangan sama, yang bertujuan menghembuskan, melaksanakan dan memenangkan pandangannya, serta menelorkan (mewujudkan pandangan itu kedalam program dan bertujuan pula untuk mengambil alih tanggungjawab kekuasaan).
Maka partai tidak hanya didefenisikan sebagai perkumpulan yang seazas yang berpangku tangan tapi berusaha untuk turun dan berusaha agar paham, program dan partainya diterima dimasyarakat tentunya dapat dilihat pada saat pemilihan umum yang tentunya sebelum masuk kedalam ajang ”pertarungan pemilu”sudah terlebih dahulu hadir ditengah masyarakat dengan berbagai aksi-aksi seperti sosialisasi partai, berjuang atas kepentingan masyarakat, hadir ketika masyarakat membutuhkan, mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan dan tidak hanya hadir ketika pemilu sedang berlangsung.

Defenisi partai politik menurut Maurice Duverger adalah group yang terorganisir yang mencari kekusaan politik baik lewat pemilihan umum yang demokratis maupun lewat revolusi. Bila Duverger mendefenisikan partai sebagai organisasi yang merebut kekusaan lewat pemilu deokratis dan bisa lewat revolusi lain halnya dengan Sven Quenter yang mendefenisikan partai adalah organisasi yang menurunkan kandidatnya merebut kursi parlemen nasional satu negara lewat pemilu.

Menurut Sven organisasi yang merebut kekuasaan lewat revolusi bukan partai, organisasi politik baru bisa disebut partai jika ia ikut pemilu. Syarat yang mutlak bagi suatu partai dan hanya merupakan syarat satu-satunya.
Sementara Lapalombara dan Weiner memberikan ciri-ciri partai politik:
 Berakar dalam masyarakat lokal
 Melakukan kegiatan terus-menerus
 Berusaha mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan
 Ikut serta dalam pemilihan umum
Berdasarkan ciri-ciri diatas suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki cabang didaerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara berkesinambungan, tidak ikut serta dalam umum, tidak punya wakil di parlemen, tidak dapat dikatagorikan sebagai partai politik karena tanpa memenuhi persyaratan ini organisasi politik sulit menjalankan fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkannya melalui proses politik.

Menurut Lapalombara dan Weiner:
a. Ideologi tidak dianggap sebagai ciri penting dari suatu partai politik. Walapun setiap partai meiliki ideologi, walapun setiap partai mesti memiliki ideologi yangberfungsi sebagai identitas pemersatu tapi juga sebagai tujuan perjuangan partai.
b. Hal diatas tidak berlaku bagi suatu negara yang dalam kondisi terjajah karena partai politik lebih berfungsi sebagai pembina kesadaran nasinal dan mengerahkan massa untuk kepentingan nasional.
Dalam sistem politik yang totaliter seperti komunis dan fasis gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik dilandasi dengan pandangan elit bahwa massa rakyat harus dibina dan dimobilisasi untuk memcapai tujuan masyarakat.

Catatan tambahan.
1. Dalam sistem politik yang totaliter seperti komunis dan fasis gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik dilandasi dengan pandangan elit bahwa massa rakyat harus dibina dan dimobilisasi untuk memcapai tujuan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini dibentuk hanya ada partai tunggal dengan kader-kader militan dan struktur organisasi yang hirarkis ketat dipandang sebagai sarana yang tangguh. Hal ini sudah tidak eksis lagi dan hampir semua negara komunis sudah menganut multipartai dan negara-negara yang dulu menganut fasisme sudah tidak ada lagi walaupun ideologi (komunis dan fasis) tetap ada.

2. Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah partai berkuasa di Tiongkok. Selain itu, terdapat 8 partai politik yang hubungannya dengan PKT bukan hubungan antara partai berkuasa dengan partai oposisi, melainkan semacam hubungan kerja sama dan mengawasi, maka ke-8 partai itu dinamakan pula partai-partai yang ikut dalam pemerintahan. Wakil Ketua Asosiasi Pembangunan Nasional Demokratik Tiongkok, salah satu dari 8 partai itu, Zhang Rongming mengatakan, partai-partai yang ikut dalam pemerintahan boleh mengajukan usulan kepada PKT yang berkuasa dan pemerintah mengenai masalah pembangunan negara di berbagai bidang, juga boleh mengawasi dan mengritik pekerjaan partai berkuasa dan pemerintah, serta menyalurkan keinginan dan tuntutan masyarakat.

3. Arab Saudi terkenal sebagai negara yang menganut sistem monarkhi mutlak dengan diperintah oleh keluarga Al Saud yang berpijak pada ideologi Wahabi. Akibatnya mazhab Wahabi menjadi dasar ligitimasi kekuasa an dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al Saud di Semanjung Jazirah Arab. Tetapi, sejak lahirnya mazhab Wahabi itu telah timbul reaksi oposisi dari dalam, lantaran doktrin Wahabi yang mengkafirkan mereka yang menolak ajarannya. Doktrin itu ternyata menjadi khazanah yang dianut sebagian segmen masyarakat Arab Saudi dan Semenanjung Arab sampai sekarang ini. Sedangkan kelompok intelektual juga melakukan gerakan oposisi terhadap kerajaan. Akan tetapi keluarga kerajaan mampu memberikan materi dan kedudukan pada kelompok ini, maka oposisi kelompok ini tidak berbahaya bagi kerajaan. Kelompok oposisi yang efektif dan terorganisir adalah Partai Baath Cabang Arab Saudi, yang berdiri 1968. Pascapecahnya Partai Baath Suriah dan Irak pertengahan tahun 1960-an, anggota Partai Baath Arab Saudi mengundurkan diri secara kolektif.

ASAL USUL PARTAI POLITIK

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal –usul partai politik
1. Pertama teori kelembangaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat danmembina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan manjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk kelompok kecil masyarakat yang sadar bahwa partai politik bentukan pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepetingan mereka. Ini dijumpai tidak hanya di negara yang sedang dijajah tapi juga dinegara maju seperti partai buruh di Inggris, partai hijau di Jerman.

2. Kedua, Teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan secara luas. Teori ini menjelaskan situasi histiris terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi pertambahan penduduk, perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan,partisipasi media, peningkatan aspirasi dan munculnya gerakan-gerakan populis.
Perubahan-perbahan itu menimbulkan tiga macam krisi, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Artinya perubahan-perubahan itu mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat suatu bangsa dan timbulnya tuntutan yang semakin besar dan semakin besar tuntutan untuk ikut dalam proses politik

3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial. Adanya pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan tranportasi, perluasan kekusaan negara seperti urbanisasi,industrialisasi perluasan kekuasaan seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi dan kemampuan individu dan kelompok mempengaruhi.
Jadi,partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Ada persamaan dengan teori yang kedua bahwa partai politik lahir dari/ditimbulkan modernisasi.
Perbedaan keduannya terletak pada proses pembentukannya
 Teori kedua mengatakan perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentk untuk mengatasi krisi itu.
 Teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itu melahirkan kebutuhan adanya partai politik.
FUNGSI PARTAI POLITIK

Fungsi utama partai politik adalah mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan proram-program yang disusun bedasarkan ideologi tertentu. Cara yang ditempuh untuk mempertahankan dan merebut kekusaan adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum.
Dan secara umum fungsi-fungsi partai politik meliputi:
1. sosialisasi politik
sosialisai politik yang dimaksud adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup bisa melalui sarana formal dan informal yang didapatkan melalui pertemuan, keluar dan dalam kehudupan masyarakat. Sosialisai dalam masyarakat ada dua yaitu pendidikan politik (ada dialog) dan indoktrinasi politik (satu arah)

2. rekruitmen politik
seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya untuk pemerintahan.
3. partisipasi politik
kegiatan warga negar adalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini bisa mendukung dan menentang.

4. pemadu kepentingan
terdapat sejumklah kepentingan yang berbeda di masyarakat dan masing-masing ingin kepentingannya di wujudkan dan didahulukan, dlam hal ini partai politik berfungsi untuk mengagregasi kepentingan yang ada dimasyrakat. Maka dalam sistem politik yang totalite maka keberadaan partai tidak diperlukan karena ada keinginan dan kepentingan yang seragam.
5. komunikasi politik
partai politik berfungsi untuk mengkomunikasikan program, kebijakan, aspirasi yang berawal dari pemerintah dan juga masyarakat ke pemerintah (dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat)

6. pengendalian konflik
partai hadir ditengah masyarakat, partai semestinya menjadi pengendali dan memberikan solusi ketika terjadi konflik ditengah masyarakat.

TIPOLOGI PARTAI POLITIK

1. asas dan orientasi
a. partrai politik pragmatis (kebanyakan partai)
b. partai politik doktriner (partai komunis dan fascis)
c. partai politik kepentingan (partai politik buruh, agama, lingkungan hidup)
2. komposisis dan fungsi anggota
a. partai massa (yang mementingkan massa)
b. partai kader (partai yang mementingkan kulitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin organisasi, contoh partai komunis sampai sekarang juga masih berlaku, kalau terlibat masalah maka langsung dipecat kasus cina)
3. basis sosial dan tujuan (almond)
a. partai politi berdasarkan lapisan social dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah dan bawah
b. partati politik berdasarkan anggotanya berasal dari kelompok kepentingan seperti buruh, petani dan pengusaha
c. partai politik anggota bersal dari agama tertentu
d. partai politik berasal dari suku dan budaya tertentu seperti bahasa daerah.